PKS Agendakan Bahas Kandidat Walikota Dalam Rakorda dan Rakerda

Bekasimedia- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan melakukan Rapat Koordinasi Daerah pada Sabtu-Minggu (20-21/2) ini. Dalam salah satu agendanya, Rakorda PKS rencananya akan membahas agenda politik untuk pemilihan Kepala Daerah 2018.
“Sekarang, kan, kita masih disibukkan dengan persiapan Rakerda dan Rakorda hari Minggu ini di hotel Merapi Merbabu. Salah satu agenda pembahasan adalah menyiapkan agenda politik untuk tahun 2018,” ungkap Ketua DPD PKS Kota Bekasi, Heri Koswara, Kamis (18/2) di kantornya.
Menurut pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua II DPRD Kota Bekasi, Rakorda merupakan rangkaian kegiatan partai setelah sebelumnya dilakukan Musyawarah Daerah dan pelantikan pengurus DPD PKS periode 2015-2020.
“Rakorda akan dibuka oleh Pak Walikota. Setelah Rakorda nanti, teman-teman akan menjalankan seluruh program-program 1 tahun dan 5 tahun kedepan. Salah satunya adalah menyiapkan agenda politik untuk tahun 2018 bulan Juni mendatang. Ada mekanismenya nanti kita akan menjaring, merekrut dan mengusung calon di Pilkada 2018 bulan Juni nanti,” imbuhnya.
Terkait kesiapan bakal nama yang diusung, Heri pun menyatakan siap apabila dirinya kelak dimanahkan untuk posisi apa pun.
“Saya alamiah saja. Tapi ketika kemudian partai ini memberikan amanah untuk apa pun amanah kedepan. Maka sebagai bagian dari anggota partai, apalagi saya sebagai wakil ketua DPRD maka harus siap,” akunya.
Saat ini, Heri mengaku masih mau berfokus pada amanah yang diberikan sebagai Wakil Ketua II DPRD kota Bekasi yang tugasnya adalah mengamankan dan mengawasi kinerja Walikota dan Wakil Walikota Rahmat Effensi-Ahmad Syaikhu hingga akhir masa jabatannya.
“Sekarang saya masih fokus di ketua DPD dan wakil 2 DPRD, di mana tugasnya adalah mengamankan pasangan sekarang ini sampai akhir masa jabatan. Lepas nanti kondisi seperti apa, ya, nanti akan kita jawab lebih lanjut,” tegasnya.
Kata Heri, ketika para pemimpin di atas nantinya memang memandang bahwa dirinya orang yang pantas untuk menduduki sebuah jabatan maka dia tidak boleh mundur dan harus menerima amanah itu dengan sebaik-baiknya.
Tapi ia menambahkan bahwa jabatan apa itu jangan menjadi incaran atau sesuatu yang sangat diinginkan karena menurutnya, dalam pakem ajaran Islam, tidak boleh memberi jabatan pada orang yang tidak menghendaki amanah jabatan tersebut.
“Kalaupun orang lain yang diusung, kita akan siap membantu memenangkan. Prinsip saya begitu dalam paradigma pemikiran politis. Tidak perlu harus diraih dengan ngoyo dengan cara membabibuta, bayar sana, bayar sini. Kita natural saja, kita buktikan kerja kita. Kalau memang dipandang layak untuk menduduki sebuah amanah ya sudah bismillah. Maka akan dibantu Allah untuk melaksanakan pekerjaan,” pungkasnya. (*)