BEKASIMEDIA.COM – Hadirnya Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam acara deklarasi salah satu relawan kandidat calon Wali Kota Bekasi pada hari Jumat (29/12) lalu di di bilangan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, menjadi sebuah pertanyaan besar. Pasalnya, dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, ASN atau PNS dilarang bermanuver dalam politik.
Menanggapi hal itu, Divisi Humas dan Sosialisasi dan Publikasi KPUD Kota Bekasi, Nurul Sumarhaeni angkat bicara. Kata dia, yang dilakukan oknum ASN berinisial TH bukanlah masuk dalam ranah KPUD Kota Bekasi.
Apa yang dilakukan TH, menurutnya masih dalam kajian. Sebab, itu dinilai masuk dalam ranah pengawasan Menpan atau Mendagri.
Saat ditanya apakah persoalan tersebut masuk dalam ranah Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu)? Nurul membantahnya. Sebab, saat ini belum masa kampanye.
“Tapi bukan ranah KPUD itu. Inspektorat mungkin. Menpan atau Mendagri melalui Inspektorat. Bawaslu (Panwaslu) juga belum. Karena belum masuk masa kampanye,” ungkapnya melalui pesan singkat Whatsapp kepada bekasimedia.com, Sabtu (30/12/2017).
Di tempat berbeda, Ketua Panwaslu Kota Bekasi, Novita mengatakan, pihaknya akan melakukan pemanggilan terhadap TH.
Ia membenarkan, bahwa saat ini belum masuk masa kampanye. Oleh itu, TH hanya akan diperingati saja.
“Adapun sanksi yang diberikan hanya teguran atau peringatan saja sebagai ASN. Karena belum masuk ranah Pemilukada jadi tidak ada sanksi serius,” tukasnya. (Dns)
