Inilah Usulan Komisi D DPRD Kota Bekasi untuk Penanggulangan Vaksin Palsu

Bekasimedia- 3 RS Swasta di kota Bekasi masuk dalam daftar pengguna vaksin palsu versi rilis Kemenkes RI beberapa waktu lalu. 3 RS Swasta yang diumumkan oleh Kemenkes RI menggunakan vaksin Imunisasi palsu tersebut adalah RS Permata, RS. Hosana Medika dan RS St Elisabeth.

Menurut data yang diterima Komisi D dari 3 RS tersebut, total data pasien korban vaksin imunisasi palsu di 3 RS Swasta yang bersangkutan berjumlah 187 orang.

“Kronologinya, saat kondisi vaksin imunisasi kosong secara nasional, maka datang distributor non resmi (Aksa Medika) menawarkan produk vaksin imunisasi palsu,” papar Daddy Kusradi, Sekretaris Komisi D DPRD dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Dinkes dan 3 RS Swasta terkait.

Adapun vaksin yang beredar saat itu ada 2 jenis yakni Lokal mumer dengan harga Rp. 4.000 dan Import mahal seharga Rp. 400.000.

“Produk Lokal perlu 3 kali suntik dengan efek demam panas, sementara produk import 3 in1 tidak ada efek demam panas.
Di RS Swasta tersebut banyak pasien pilih vaksin imunisasi import. Nah, ternyata yang palsu dan dijual oleh distributor abal-abal (aska medika) adalah produk import dari Perancis tersebut,” imbuh Daddy.

Sempat pula dijelaskan, Pabrik Besar Farmasi (FBP) di Indonesia sendiri ada 3 yakni Biofarma, Indonesia, Smit, Belgia dan Sanopi, Prancis. Ketiganya menunjuk 2 distributor resmi yaitu AMM dan APL.

“Periode bulan Januari 2015 sampai dengan Mei 2016, terjadi kekosongan vaksin imunisasi secara masif di distributor resmi. Datanglah distributor tidak resmi Aska Medika ke RS Swasta tersebut menawarkan vaksin imunisasi dengan harga lebih murah. Maka terjadilah kasus (vaksin palsu) tersebut,” lanjut Daddy.

Komisi D menyayangkan kejadian tersebut mengingat alur mekanisme pengadaan obat di 3 RS Swasta tersebut terbilang cukup rapi.

“Pertama-tama dokter anak mengajukan lalu mulailah bagian Farmasi bekerja. Di sini bagian apoteker, dokter kepala penunjang medik menandatangani untuk kemudian diajukan ke direktur utama,” jelasnya lagi.

Setelah Dirut meng-Acc permintaan, maka bekerjalah tim bagian purchasing dengan cara menghubungi distributor, membuat PO dan mencatat harga serta jumlah. Setelah itu akan kembali di-Acc Dirut RS.

“Lalu Apoteker / Purchasing melakukan penawaran pembelian obat dan menerima faktur pembelian dan obat. Bagian penyetokan pun akan menerima stock obat tersebut,” lanjutnya.

Maka, atas adanya kejadian tersebut maka komisi D bersama pihak-pihak terkait menyiapkan langkah-langkah pencegahan antisipasi adanya efek negatif bagi pasien korban vaksin imunisasi palsu.

“Dinkes dan DPRD kota Bekasi pun akhirnya membentuk Satgas Vaksin Imunisasi Palsu yang beranggotakan Dinkes, Disperindag, Kabag Hukum, Polisi, organisasi profesi medis, Ikatan Dokter indonesia (IDI), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Ikatan Apoteker, Ikatan Bidan dan Asosiasi RS Daerah,” tambah Daddy.

Terhadap korban sendiri, dilakukan prosedur pemberian vaksin imunisasi ulang yang pelaksanaannya berkoordinasi dengan Satgas Pusat, dilaksanakan di Rumah Sakit Rawalumbu Bekasi, mulai hari Selasa kemarin (26/7).
Korban vaksin palsu ini dipanggil oleh Satgas berdasarkan nama dan alamat.

Komisi D sendiri mengimbau semua pihak terkait untuk memperbaiki pengawasan tata kelola pengadaan dan pembelian obat.

Tindakan Penanggulangan dari 3 RS Swasta Terkait

RS. Hosana Medika

RS Hosana Medika mendata pasien korban yang positif terkena dampak vaksin palsu sebanyak 17 orang. Di sana juga dibuka posko pengaduan vaksin palsu dan RS Hosana Medika menyatakan menerima oknum RS yang bermasalah untuk berhadapan dengan hukum.

Selain itu, RS Hosana memfasilitasi korban dengan General/Medical check up serta menyediakan khusus layanan Poli Anak.
Sementara untuk pelaksanaan pemberian vaksin imunisasi ulang, RS Hosana berkoordinasi dengan Satgas Kota dan Pusat. Untuk pembelian obat dilakukan secara central di LIPPO Cikarang, di-ACC oleh CEO RS Hosana.

RS Permata

RS Permata mengundang pasien vaksin imunisasi sejak tahun 2008 sampai dengan Juni 2016. Pihak RS juga memfasilitasi General/Medical Chek Up serta fasilitas konsultasi ke dokter spesialis anak. Sesuai imbauan, RS Permata juga melaksanakan vaksin imunisasi ulang berkoordinasi dengan satgas kota dan pusat. Sementara untuk data pasien, RS Permata mencatat ada 45 orang yang positif terkena dampak vaksin palsu.

RS St. Elisabeth

RS Swasta satu ini cukup menjadi perhatian lantaran kasus pemukulan kepada Dirut dr. A. Yudhianto dan Humas yang dilakukan orangtua korban vaksin palsu saat pihak RS melakukan konferensi pers beberapa waktu lalu. Suasana tenang yang berubah ricuh waktu itu diperparah dengan pemukulan dan penekanan terhadap Dirut dan Humas bahkan keluarga pasien meminta asuransi seumur hidup. Masalah ini pun akhirnya ditangani kepolisian.

Sama dengan kedua RS lainnya, RS st. Elisabeth juga melakukan prosedur vaksinasi ulang berkoordinasi dengan Satgas kota dan pusat.
Untuk jumlah pasien yang positif terkena dampak vaksin palsu ada 125 orang. (dns)

Be the first to comment on "Inilah Usulan Komisi D DPRD Kota Bekasi untuk Penanggulangan Vaksin Palsu"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*