Menaker Gagal Fokus Sikapi Kabar 10 Juta Buruh Cina

Bekasimedia – Menteri Ketenagakerjaan RI, Hanif Dhakiri, gagal fokus dalam menyikapi berita membanjirnya 10 juta tenaga kerja asing asal Cina di Indonesia. Gagal fokus yang dimaksud adalah terkait bantahan dan tanggapan Menteri Ketenagakerjaan yang mengatakan bahwa tenaga kerja Indonesia di Cina jumlahnya jauh lebih besar dibanding tenaga kerja asal Cina yang ada di Indonesia. Hal ini disampaikan Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK INDONESIA) Mirah Sumirat, dalam rilis persnya, Senin (18/7/16).

Dalam berbagai media, Menteri Ketenagakerjaan mengungkapkan data-data perbandingan tenaga kerja Indonesia di berbagai Negara, Hanif Dakhiri mengatakan, “Bandingkan dengan penduduk Malaysia sekitar 31 juta, TKI sekitar 2 juta. Penduduk Singapura sekitar 5,5 juta, TKI sekitar 150 ribu. Penduduk Hongkong (China) sekitar 7 juta, TKI sekitar 153 ribu. Penduduk Korea Selatan sekitar 51 juta, TKI sekitar 58 ribu. Sementara penduduk Taiwan sekitar 23 juta, jumlah TKI sekitar 200 ribu dan penduduk Macau (China) sekitar 642 ribu, jumlah TKI sekitar 16 ribu. Itu hanya kawasan Asia Pasifik, belum termasuk TKI di Timur Tengah, Eropa dan Amerika.”

Dari data di atas, Hanif Dakhiri mengatakan, bahwa jumlah TKI di China (Hongkong dan Macau sekitar 169 ribu) adalah 10 kali lebih besar dari pekerja Tiongkok di Indonesia, yang sekitar 14-16 ribu dalam periode satu tahun. Menteri Hanif Dhakiri juga mengatakan bahwa “Indonesia-lah yang sebenarnya menyerang China dari sisi tenaga kerja, bukan sebaliknya.” Menteri Hanif juga membantah adanya eksodus 10 juta buruh Cina ke Indonesia, dan mengatakan angka 10 juta itu sebagai jumlah wisatawan yang akan masuk ke Indonesia.

Menanggapi sikap Menteri Hanif Dhakiri di atas, perempuan yang pernah duduk di Komite Perempuan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ini menegaskan hal ini bukan soal berapa banyak tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, tapi ini soal penegakan aturan hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Soal tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, berapapun jumlahnya dan di Negara manapun mereka bekerja, Pemerintah Indonesia wajib memberikan jaminan perlindungan.

“Membandingkan TKI kita di luar negeri dengan TKA di Indonesia adalah hal yang kurang tepat. TKI di luar negeri dalam posisi mengerjakan pekerjaan yang relatif tidak dikerjakan oleh tenaga kerja di negara tersebut. Sementara, TKA yang bekerja di Indonesia justru mengambil alih kesempatan bekerja bagi rakyat Indonesia karena pekerjaan yang dikerjakan oleh TKA tersebut sesungguhnya bisa dikerjakan oleh tenaga kerja Indonesia. Ini hal yang sangat berbeda dan kontradiksi,” ujar Mirah.

Membanding-bandingkan jumlah tenaga kerja Indonesia di Cina dengan tenaga kerja Cina yang masuk ke Indonesia, menurut Mirah,  hanya semakin menunjukkan kegagalan Pemerintah dalam memberikan jaminan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia, sesuai amanat Undang Undang Dasar Republik Indonesia.

“Di saat masih tingginya jumlah pengangguran di Indonesia, sikap Menteri Ketenagakerjaan yang terkesan menggampangkan dan membiarkan membanjirnya pekerja asal Cina, justru melukai perasaan ratusan juta rakyat Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan seharusnya melakukan pengawasan dan penegakan aturan hukum terkait dengan tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia, khususnya terhadap 10 juta tenaga kerja Cina yang masuk ke Indonesia!” tegasnya.

Mirah melanjutkan, Menaker jangan terkesan kalap dan terburu-buru membantah kabar banjirnya 10 juta tenaga kerja asal Cina, tapi yang harus dilakukan adalah segera membuat tim yang bertugas membendung eksodus jutaan tenaga kerja Cina tersebut.

Mirah Sumirat yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional menyarankan agar Menteri Ketenagakerjaan juga melibatkan serikat pekerja dalam menghadapi serbuan 10 juta tenaga kerja Cina tersebut. “Tidak mungkin tokoh Nasional sekelas Yusril Ihza Mahendra dan Said Didu berani bicara angka 10 juta tenaga kerja Cina jika tidak kuat dasar informasinya,” katanya.

“Sebaiknya Menteri Hanif segera kembali fokus untuk turun ke bawah melakukan pengawasan dan menegakkan aturan,” tegas Mirah Sumirat. (*/eas)

Be the first to comment on "Menaker Gagal Fokus Sikapi Kabar 10 Juta Buruh Cina"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*