Masyarakat Tolak Swakelola TPST Bantargebang

Bekasimedia – Meski belum jelas kebenarannya, namun isu terkait pemutusan kontrak oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, kepada PT Godang Tua Jaya, jo Navigat Organic Energy Indonesia selaku pihak pengelola Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang telah menimbulkan beragam reaksi di kalangan masyarakat wilayah Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi. Beragam kritik tajam juga dilontarkan elemen masyarakat kepada Pemprov DKI Jakarta yang dinilai telah bersikap arogan.

Rencananya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal mengubah sistem pengelolaan TPST Bantargebang secara swakelola. Rencana ini kemudian diperkuat dengan adanya penambahan 115 tenaga pekerja harian lepas dari Dinas Kebersihan DKI Jakarta untuk dipekerjakan di TPST Bantargebang.

Penambahan pekerja ini dianggap kalangan masyarakat sebagai bentuk pemborosan anggaran karena Pemprov DKI Jakarta harus mengucurkan anggaran dari APBD DKI Jakarta untuk honor masing-masing pekerja Rp. 3 juta per bulan. Sedangkan penempatan tugas untuk para pekerja harian lepas ini terkesan tidak jelas karena posisi tugas untuk mereka sudah ditempati pekerja lama. Sehingga para pekerja lepas ini sering terlihat hanya berleha-leha di Kantor TPST Bantargebang.

Ada juga elemen masyarakat yang menyoroti kegagalan pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF) menjadi bukti kegagalan Pemprov DKI Jakarta dalam mengelola sampah. Sehingga wajar saja jika rencana pengelolaan TPST Bantargebang secara swakelola langsung mendapat kritik tajam bahkan penolakan dari kalangan masyarakat sekecamatan Bantargebang.

Beberapa waktu lalu, beberapa lembaga dan organisasi kemasyarakatan, seperti Forum Komunikasi Masyarakat Bantargebang, Ikatan Pemulung Indonesia, Aliansi Masyarakat TPST Bantargebang, LSM RI-1 DPC Kota Bekasi, serta Forum Masyarakat Tiga Kelurahan di Kecamatan Bantargebang sudah menyatakan sikap menentang rencana pengelolaan TPST Bantargebang secara swakelola. Info terakhir, para pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) tingkat kelurahan sekecamatan Bantargebang juga melayangkan surat penolakan kepada Gubernur dan Dinas Kebersihan DKI Jakarta.

Saat ditemui belum lama ini, Ketua LPM Kelurahan Ciketingudik, Tajiri, mengakui pihaknya sudah melayangkan surat secara resmi. “Intinya kami menolak sistem pengelolaan TPST Bantaragebang secara swakelola,” tegasnya.

Menurut Tajiri, selama ini masyarakat Kecamatan Bantargebang sudah menerima wilayahnya dijadikan tempat pembuangan sampah, meski dengan konsekuensi dampak sosial yang negatif dari segi kesehatan.

“Jadi Pemprov DKI Jakarta jangan asal merubah sistem yang sudah berjalan selama ini, jangan lagi mengusik ketenangan masyarakat yang sudah menderita akibat adanya lokasi pembuangan sampah,” ujarnya.

Tajiri menyebutkan, sejak TPST Bantargebang dikelola pihak ketiga, sudah banyak kontribusi yang dirasakan masyarakat, misalnya pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dan kompensasi uang sampah. “Sedangkan masyarakat belum mengetahui jelas bagaimana sistem swakelola nanti, jadi jangan memberikan iming-iming atau janji hampa belaka kepada masyarakat,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua LPM Kelurahan Cikiwul, Nanang Riana, juga mengakui pihaknya menolak sistem swakelola TPST Bantargebang.

“Kami semua sudah kompak melayangkan surat penolakan secara resmi, dan kami bertindak atas aspirasi seluruh masyarakat Kecamatan Bantargebang,” ungkapnya.

Pengalaman Kelam

Terpisah, Ketua Koalisi Persampahan Nasional, Bagong Sunyoto, mengkritik kegagalan Pemprov DKI Jakarta dalam mengelola sampah.

“Sejak tahun 2005 DKI Jakarta berupaya membangun empat ITF, namun hingga saat ini proyek tersebut gagal total sehingga semua sampah masih dibuang ke TPST Bantargebang,” paparnya.

Bagong menyatakan pihaknya telah menelusuri beberapa temuan, di antaranya makin meningkatnya volume sampah yang dikirim dari wilayah DKI Jakarta ke TPST Bantargebang.

“Sampah yang dibuang ke TPST Bantargebang sudah mendekati 7.000 ton per hari, terdapat peningkatan yang signifikan,” ulasnya.

Sedangkan salah seorang tokoh masyarakat Kecamatan Bantargebang, Warnadin, memaparkan pengalaman kelam yang dirasakan warga saat TPST Bantargebang dikelola langsung oleh Pemprov DKI Jakarta sebelum dikelola pihak ketiga.

“Saat dikelola secara swakelola, tidak ada perhatian atau kontribusi yang diterima masyarakat di sini,” katanya.

Warnadi menyatakan aspirasi penolakan ini merupakan aspirasi murni masyarakat, tanpa didomplengi kepentingan dari pihak mana pun. “Ini murni suara masyarakat karena masyarakat tak ingin kembali ke pengalamana kelam saat pengelolaan TPST Bantargebang dilakukan secara swakelola.” pungkasnya. (*/)

Be the first to comment on "Masyarakat Tolak Swakelola TPST Bantargebang"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*