DPRD Sayangkan Soal Pelayanan Perizinan di Bekasi yang Masih Tumpang Tindih Kewenangan

Bekasimedia- Komisi A DPRD Kota Bekasi meminta pemerintah kota untuk mengimplementasikan Perizinan Satu Pintu sebagai upaya memudahkan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, agar mendapatkan proses pelayanan yang cepat dan efisien. Hal ini disampaikan Sekretaris Komisi A DPRD Kota Bekasi, Solihin, Rabu (11/5).

Politisi PPP tersebut mengatakan, persoalan perizinan lagi-lagi menjadi kendala di Badan Perizinan Pelayanan Terpadu (BPPT) karena kurangnya koordinasi jajaran SKPD, sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan.

“Seharusnya Pemkot memberi ruang kepada BPPT sebagai otoritas perizinan pelayanan satu pintu kepada warga,” tegasnya.

Solihin menilai, kurangnya koordinasi mengakibatkan pengurusan perizinan menjadi acak-acakan. Menurut dia, saat ini diketahui pelayanan perizinan satu pintu belum diberlakukan.

“Misalnya kepengurusan perizinan IMB, SIUPP, dan HO dilakukan melalui satu pintu, sehingga warga tidak perlu mengurus ke SKPD lain. Berikan otoritas itu hanya di BPPT yang melayani, atau setiap perwakilan SKPD terkait dikasih tempat di BPPT agar semua terselesaikan di sana,” paparnya lagi.

Dirinya melihat seperti di Kota Surabaya, semua perizinan di Kota Pahlawan itu melalui satu pintu karena telah menerapkan sistem dalam jaringan (online). Selain itu kata dia, Pemerintah Kota Surabaya juga menerapkan sistem ‘barcode’, sehingga lebih mudah dalam melakukan inventarisasi dan data faktual agar prosesnya berlangsung cepat, praktis dan murah.

“Pembenahan perizinan ini perlu, karena calon investor akan berpikir dua kali untuk melakukan investasi di daerah setempat, karena perizinan belum tertata secara struktural.

Kata Solihin, ada beberapa perizinan di daerah setempat yang belum berjalan sesuai dengan peruntukannya, sehingga Pemkot Bekasi perlu segera melakukan perbaikan.

“Kita berharap ada tindakan nyata pemkot bekasi untuk melakukan implementasi pelayanan satu pintu itu, untuk mewujudkan asas pemerintahan yang baik, salah satunya adalah cepat dan murah.” tandasnya. (yk/dns)

Caption: Sekretaris Komisi A, Solihin

Be the first to comment on "DPRD Sayangkan Soal Pelayanan Perizinan di Bekasi yang Masih Tumpang Tindih Kewenangan"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*