DPRD Dicuekin, Transjakarta – Bekasi Berpotensi Sumbang Kemacetan Baru

Bekasimedia- Anggota Komisi B DPRD Kota Bekasi, Arwis Sembiring geram karena pihaknya tidak dilibatkan dalam sosialisasi pengoperasian TransJakarta. Pernyataan tersebut diutarakannya seiring dengan diberlakukannya pengoperasian TransJakarta di wilayah Kota Bekasi terhitung sejak Senin (25/4) hingga dua minggu kedepan.

Arwis menilai, sarana dan prasarana untuk menunjang TransJakarta belum memadai. Selain itu, Kota Bekasi merupakan daerah dengan tingkat kemacetan cukup tinggi, sehingga dengan adanya TransJakarta, maka akan menambah kemacetan di sejumlah titik yang rawan.

“Meskipun masih uji coba, ini tetap akan berdampak besar. Apalagi dalam pemberlakuannya, tidak melibatkan Komisi B sebagai leading sector Dinas Perhubungan. Tentunya apabila timbul problem sosial, maka kami juga yang akan ikut disalahkan,” terang Arwis kepada Bekasimedia.com, Senin (25/4).

Dalam kacamata Politisi Demokrat ini, Dinas Perhubungan dianggap tidak komunikatif dalam hal pelayanan transportasi maupun program yang bersinggungan dengan transportasi daerah. Padahal menurutnya, Komisi B sering menjadi sasaran para pengusaha transportasi para sopir apabila terdapat kebijakan yang bersifat parsial.

Mengenai operasi TransJakarta, menurutnya perlu ada kajian bersama antara SKPD teknis dengan pihaknya. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya gejolak sosial yang akan timbul. Kajian secara teknis, kata dia, harus diutamakan dengan membangun komunikasi dengan semua pihak termasuk para pengusaha dan pengemudi angkutan umum lainnya.

“Kami memperkirakan setelah dioperasikannya Transjakarta, akan timbul gejolak yang cukup besar. Ini seharusnya diantisipasi, caranya ya membangun komunikasi dengan semua pihak. Selain itu, Dinas Perhubungan juga harus kami melibatkan kami untuk urusan teknis, karena kami bagian dari unsur pengawasan terhadap kinerja eksekutif, jangan sampai ketika terjadi masalah selalu kami yang didemo oleh pengusaha angkutan umum,” katanya.

Sebagai langkah lebih lanjut, Arwis bakal memanggil Dinas Perhubungan Kota Bekasi untuk menjelaskan mengenai program yang diluncurkan tersebut. Sekalipun itu merupakan program Kementerian maupun Dinas Perhubungan DKI Jakarta, namun ia menganggap hal ini berkaitan dengan DPRD.

“Dinas Perhubungan harus menjelaskan ini semua, kami tidak ingin disalahkan apabila terjadi konflik ditengah masyarakat.” tandasnya. (dns/lam)

Be the first to comment on "DPRD Dicuekin, Transjakarta – Bekasi Berpotensi Sumbang Kemacetan Baru"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*