Komersilkan Ruang Publik, Warga Bekasi Protes

IMG-20160131-WA0003
Bekasimedia- Sejumlah komunitas di Kota Bekasi menggalang petisi yang ditujukan bagi Walikota Bekasi, Rahmat Effendi. Petisi tersebut berisi permintaan kepada Pemkot Bekasi untuk membebaskan biaya parkir di ruang publik seperti alun-alun dan fasilitas publik lainnya.
Penggalangan petisi sendiri dilakukan di alun-alun Kota Bekasi, Jalan Pramuka, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Sabtu (30/1) dimulai pukul 20.00 hingga pukul 23.30 WIB.
Adapun komunitas yang tergabung dalam penggalangan petisi antara lain; Pemuda Bekasi Bersatu, Komunitas Teman Ngopi (KTN), Komunitas Kabari, Komunitas Intelektual Muda Bekasi (Komunikasi), Mahasiswa Lumbung Informasi Rakyat (Mahali), Bekasi Music Club (BMC), Bang Jali Family (BJF), Bekasi Resque (Beras), Teater Arah, Komunitas Alun-alun (KoAal) dan (Bedebah Adventure) Berpetualang Dengan Bahagia.
Aksi tersebut  mendapat respon yang cukup positif dari warga. Sejumlah orang yang kebetulan sedang berada di alun-alun ikut membubuhkan tanda tangan penolakan membayar parkir di ruang publik di atas spanduk warna putih yang disediakan.
“Penggalangan petisi dilakukan lantaran sejumlah komunitas di Kota Bekasi tidak ingin ruang publik yang ada dikomersialisasi. Sebab ruang publik merupakan hak masyarakat di mana masyarakat bebas menikmatinya tanpa harus mengeluarkan biaya sepeser pun,” ujar Koordinator Aksi, Hasan Basri dalam rilisnya.
“Ruang publik itu milik masyarakat, jadi segala bentuk komersialisasi di ruang publik itu haram hukumnnya. Karenanya kami meminta agar Pemkot Bekasi membebaskan biaya parkir di ruang-ruang publik yang ada di Kota Bekasi,” tambahnya.
Kata dia, di beberapa kota yang ada di Indonesia, sejumlah ruang publik dibebaskan dari biaya parkir. Salah satu contohnya Taman Bungkul di Surabaya.
“Di Surabaya saja bisa, masa Kota Bekasi gak bisa,” tegasnya.
Petisi sendiri, lanjut Hasan, merupakan salah satu bentuk dukungan komunitas di Kota Bekasi terhadap program 1.000 taman yang digagas oleh Pemkot Bekasi. Menurutnya, banyaknya taman menjadi percuma jika nantinya dikapitalisasi untuk kepentingan mendulang Pendapatan Asli Daerah (PAD) semata.
“Bayangkan kalau besok semua ruang publik dijadikan titik parkir, ini jelas memberatkan bagi warga. Buat apa ada seribu taman kalau kemudian warga mau datang harus dipungut parkir,” tuturnya kemudian.
Sementara itu, Founder  Komunitas Teman Ngopi, salah satu komunitas yang tergabung dalam penggalangan petisi, Syahrul Ramadan mengatakan, “dengan membebaskan sarana publik dari biaya parkir bukan suatu kerugian bagi Pemkot Bekasi. Kata dia, masih banyak titik parkir yang bisa digarap selain ruang publik,”
“Parkir liar itu banyak sekali. Itu saja coba diurus, ditertibkan. Itu kan potensi yang selama ini dinikmati oknum tertentu. Jangan malah mengkomersilkan ruang publik dengan menarik biaya parkir di situ,” imbuhnya.
Ia menambahkan, aksi menolak bayar parkir di ruang publik tidak berhenti dengan penandatanganan petisi, akan ada aksi lanjutan. Salah satunya dengan menggelar hearing dengan Walikota Bekasi dan DPRD Kota Bekasi.
“Kebetulan di Kota Bekasi sedang digodok Perda soal parkir, dalam hearing kita nanti, kita akan minta Walikota Bekasi dan DPRD Kota Bekasi memasukan tuntutan kami dalam Perda. Di mana dalam Perda nanti diatur bahwa ruang publik bebas dari biaya parkir.  Kalau ada intrernet gratis di ruang publik, kenapa parkir gak bisa,” tandasnya.
Sedikit informasi, saat ini biaya parkir di alun-alun Kota Bekasi besarnya mencapai Rp 2.000. Adapun untuk pengelolaanya, Pemkot Bekasi menyerahkannya kepada pihak ketiga dengan sistem kerjasama. (*)

Be the first to comment on "Komersilkan Ruang Publik, Warga Bekasi Protes"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*