Buruh Tolak Pasal Penghinaan Presiden Hidup Lagi

image

Bekasimedia – Soal rencana pengaktifan kembali pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan seluruh buruh Indonesia menolak dimasukkannya kembali pasal penghinaan terhadap presiden dan wapres kedalam pembahasan revisi UU KUHP, hal ini disampaikan oleh Presiden KSPI, Said Iqbal dalam siaran persnya.

Said Iqbal mengatakan, pasal ini sangat berbahaya bagi sebuah negara yang menganut sistem demokrasi.

“Karena pasal ini akan mengancam kebebasan demokrasi dan memberangus kebebasan berserikat,” ujar Said Iqbal dalam keterangan persnya di Jakarta,Rabu (5/8/15).

Lebih lanjut Said Iqbal menyatakan, bagi gerakan buruh pasal ini akan mengancam perjuangan kaum buruh dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan rakyat dan buruh.

“Setiap aksi buruh yang menolak kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada kepentingan buruh maka pasal penghinaan kepada presiden dan wapres akan dikenakan kepada para aktivis dan pimpinan buruh,”  tegasnya.

Untuk itu, dirinya akan bersikap tegas terkait akan diberlakukannya kembali pasal penghinaan kepada presiden dan wakil presiden tersebut.

“Nantinya buruh akan melakukan aksi besar-besaran di seluruh Indonesia untuk menolak pasal penghinaan kepada presiden dan wakil presiden,” ancamnya.

Said Iqbal pun tak hanya sekedar asal berbicara. Dirinya pun memiliki dasar kuat akan hal tersebut,” karena secara hukum Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 tahun 2006 telah membatalkan pasal penghinaan ini,” ungkapnya.

“Selain itu, kami Mendesak DPR RI agar menghapus usulan pasal tentang penghinaan kepala negara (presiden, wapres) dari Draft KUHP karena merupakan peninggalan kaum feodal dan anti demokrasi yang bertentangan dengan Konstitusi,” pungkas Said Iqbal. (*/eas)

Be the first to comment on "Buruh Tolak Pasal Penghinaan Presiden Hidup Lagi"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*