Syamsul Falah Minta BPJS Dibenahi Agar Tidak Haram

syamsul falah 2

 

Bekasimedia – Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bekasi, Syamsul Falah ikut menanggapi fatwa haram MUI terkait sistem dan konsep Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

“Kalau secara prinsip kita tentunya sejalan dengan fatwa MUI, itulah makanya kita perlu terus mendorong pemerintah agar sistem pengelolaan BPJS disesuaikan dengan kaidah-kaidah syari’ah,” ungkap beliau kepada bekasimedia, Rabu (29/07/15).

Lebih jauh Samsul Falah menyampaikan pesan agar pemerintah segera melakukan pembenahan, sehingga pengguna BPJS yang mayoritas kaum muslimin ini merasa nyaman dan terlindungi dari praktek yang tidak sesuai ajaran agamanya.

“Dengan keluarnya fatwa MUI ini jangan sampai membuat pengguna BPJS menjadi resah, terutama mereka yang tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan BPJS. Oleh karena itu agar pengelola BPJS sesegera mungkin memperbaiki dan menyesuaikannya” katanya lebih lanjut.

Pendapat MUI mengenai sistem penyelenggaran BPJS ini ada melalui hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V tahun 2015 ( 7-10 Juni 2015), yang menyebut program BPJS termasuk modus transaksional, khususnya BPJS Kesehatan dari perspektif ekonomi Islam dan fiqh mu’amalah.

Hal ini merujuk pada Fatwa Dewan Syari’ah Nasional MUI (DSN-MUI) dan beberapa literatur secara umum belum mencerminkan konsep ideal jaminan sosial dalam Islam. (mk)

Be the first to comment on "Syamsul Falah Minta BPJS Dibenahi Agar Tidak Haram"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*