Aher: Percepat Penerapan UU Pemda!

image

Bekasimedia (01/03/15) – Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Ahmad Heryawan atau Aher menyatakan gubernur seluruh Indonesia menghendaki agar penerapan Undang-Undang No. 23 tentang
Pemerintahan Daerah segera dilaksanakan.

“Karenanya, pemerintah kabupaten/kota, provinsi, pemerintah pusat, dan pihak terkait lainnya perlu segera memiliki pemahaman yang sama atas isi undang-undang ini,” kata Aher dalam siaran persnya, Jumat (27/02).

Ia mencontohkan, pengaturan wewenang pemerintah kabupaten/kota dan provinsi dan dengan pemahaman yang sama atas muatan undang-undang dimaksud, akan meminimalkan kesalahfahaman sehingga pelaksanaannya dapat efisien dan efektif.

Ketika ditanyakan mengenai contoh kasus yang perlu mendapat perharian khusus, Aher menyebutkan pengaturan pelimpahan wewenang tugas dan tanggungjawab atas SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), dari pemerintah kabupaten/kota kepada provinsi. “Di sini perlu diperjelas mana wewenang (pemerintah) kabupaten/kota dan provinsi. Pendidikan adalah soal besar. Kalau tidak jelas berbahaya, siswa SMA/SMK bisa terombang-ambing nasibnya,” katanya.

Ia berharap penerapan undang undang dimaksud tidak perlu menunggu batas toleransi dua tahun.

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pengurus APPSI Syahrul Yasin Limpo hasil raker diharap menjadi bahan bagi pemerintah pusat dalam menyusun lampiran-lampiran atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. “Di antaranya berupa peraturan pemerintah,” kata dia.

Syahrul yang juga Gubernur Sulawesi Selatan menyebutkan salah satu bagian yang mendapat perhatian prioritas peserta rapat kerja menyangkut soal penganggaran.

“Penganggaran bukan hal mudah. Ini harus efektif, demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Syahrul. (*/eas) 

Be the first to comment on "Aher: Percepat Penerapan UU Pemda!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*