BPJS Kesehatan Banyak Masalah, JAMKES WATCH: Pemerintah Kurang Serius

Bekasimedia (26/02/15) – Terkait rangkaian permasalahan program Jaminan Kesehatan Nasional atau BPJS Kesehatan, Direktur Eksekutif Jaminan Kesehatan Watch (JAMKES WATCH), Iswan Abdullah mengungkapkan bahwa hal ini terjadi karena anggaran yang tidak dialokasikan dengan baik oleh pemerintah.

IMG-20150226-WA0029

“Pemerintah tak sungguh-sungguh menjalankan Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS Kesehatan) yang ditandai dengan alokasi Anggaran APBN hanya Rp. 20 Triliun dengan asumsi penerima bantuan 86,4 juta orang,” ungkap Iswan di Jakarta, Rabu (25/02).

Iswan mengatakan, dengan anggaran yang hanya di alokasikan Rp 20 Triliun, sungguh sangat mustahil dapat mengcover seluruh rakyat Indonesia yang jumlah mencapai 250 juta orang.

“Seharusnya, paling tidak pemerintah menganggarkan Rp 60 Triliun untuk mengcover seluruh Rakyat Indonesia yang berjumlah 250 juta orang,” terangnya.

“Ini sudah sejalan dengan pelaksanaan UU no.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu negara mengalokasikan 5% APBN (Rp.100 T) dan 10% APBD untuk kesehatan,” tambahnya.

Menurut Iswan, selain mengalokasikan 5 % APBN dan 10% APBD, seharusnya Pemerintah mengalokasikannya dari dana FISKAL sebesar Rp.180 Triliun sampai dengan Rp.230 Triliun yang didapatkan dari pencabutan subsidi BBM.

Iswan pun menyayangkan sikap aneh pemerintah yang malah melakukan langkah tak jelas dengan mengalokasikan dana tersebut ke hal lain yang tidak masuk dalam kategori yang cukup penting.

“Anehnya malah pemerintah justru mengalokasikan dana dari pencabutan subsidi BBM kepada BUMN sebesar Rp.74 Triliun,” pungkas Iswan. (*/eas)

Be the first to comment on "BPJS Kesehatan Banyak Masalah, JAMKES WATCH: Pemerintah Kurang Serius"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*