Hukuman Mati yang “Tidak Mematikan”

Eksekusi mati yang akan dilakukan Pemerintah Indonesia kepada beberapa warga negara asing (WNA) Andrew Chan dan Myuran Sukumaran gembong narkoba yang dikenal dengan Bali Nine terus menuai kecaman dari pihak luar. Nota protes dilayangkan dari PM Australia Tony Abott dan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-Moon. Berbagai cara dilakukan oleh PM Australia untuk bisa membatalkan keputusan Pemerintah Indonesia menghukum mati warganya mulai dari cara diplomasi sampai mengungkit bantuan yang diberikan kepada RI saat bencana Tsunami Aceh terjadi.  Sementara, menurut Sekjen PBB melalui juru bicaranya bahwa hukuman mati bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan tidak sesuai dengan kesepakatan PBB. Namuan demikian, nota protes tersebut ditanggapi tegas oleh Pemerintah Indonesia, Presiden Jokowi mengatakan akan tetap mengeksekusi mati bandar narkoba tersebut.

Pro-kontra hukuman mati sesungguhnya persoalan klasik namun senantiasa hangat dan menarik untuk dikupas. Secara garis besar ada dua kutub yang bertentangan yakni kutub menolak hukuman mati dan kutub menerima. Mereka yang menolak hukuman mati berargumentasi bahwa hukuman mati telah merampas hak asasi manusia yakni hak untuk hidup yang merupakan hak paling fundamental, absolut dan luhur yang dimiliki oleh setiap manusia.  Sementara mereka yang mendukung hukuman mati beralasan bahwa hukuman mati patut ditimpakan bagi mereka yang melakukan kejahatan besar. Hukuman mati untuk mengatur, mentertibkan, atau bahkan melindungi masyarakat. Hukuman mati merupakan jalan terakhir seperti halnya amputasi dalam teori kedokteran yang bukan obat utama, tetapi sebagai sebuah pengecualian sebagai sarana pengobatan terakhir. Melalui Hukuman mati diharapkan orang lain menjadi takut untuk melakukan kejahatan yang sama.

Nah, hukuman mati merupakan pilihan yang telah diambil oleh Pemerintah Indonesia melalui proses yang panjang dalam rangka mengendalikan tikah laku atau sikap tindak masyarakat agar hidup tertib dan harmonis.
Era globalisasi memang telah merobohkan  skat-skat suatu bangsa. Arus sains dan teknologi membuat dunia ini semakin sempit. Jelas tidak ada cara untuk menghindari dampak kemudahan berkomunikasi dan berpindah tempat. Maka interaksi dan saling mempengaruhi tidak pernah terhindarkan. Namun demikian, sebagai sebuah negara yang berdaulat tidak ada yang bisa mencampuri urusan rumah tangga NKRI.
Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan bangsa lain, setiap tempat mempunyai tuntutan sendiri yang melahirkan pola penanganan yang spesifik pula. Oleh karena itu, seyogyanya negara-negara lain menghormati apa yang telah menjadi keputusan Indonesia.

Hukuman Mati dan Peredaran Narkoba
Wacana untuk menghapuskan hukuman mati di Indonesia sudah lama dilakukan oleh mereka yang mengganggap bahwa hukuman mati melanggar HAM. Namun harus diakui hukuman mati masih dibutuhkan karena institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan juga peradilan masih lemah. Penegak hukum di negeri ini belum benar-benar berdiri kokoh untuk memayungin masyarakat. Lihat saja pertarungan antara Polri lawan KPK yang jelas menggambarkan masih lemahnya penegakan hukum di negeri ini.

Bila hukuman mati ditiadakan ada kekhawatiran situasi indonesia semakin memburuk menghadapi kejahatan narkoba serta pembunuhan terencana. Dengan diberlakukannya hukuman mati saja sampai saat ini masalah narkoba masih marak dan bahkan dari tahun ketahun meningkat. Dalam data yang dihimpun oleh BNN, pada tahun 2013 tersangka kasus Narkotika berjumlah 28.784 orang. Mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2012 sesar 13. 73%. Seakakan hukum di negeri ini tidak punya taring bagi para pengedar narkoba. Bahkan disaat proses eksekusi kasus Bali Nine sedang berjalan muncul kasus narkoba di Bangkalan yang tidak hanya menyiapkan sabu tetapi juga menyiapkan tempat untuk menggunakan barang haram tersbut. Sementara Polresta Surakarta berhasil membekuk pengedar sabu-sabu di Bajnjarsari Solo. Apa jadinya negeri ini jika hukuman mati ditiadakan?

Pemerintah harus tetap melaksanakan hukuman mati .Kedaulatan RI jangan sampai roboh oleh dorongan tangan-tangan asing. Yang harus dilakukan pemerintah ialah bagaimana hukuman mati tersebut benar-benar bisa memberikan efek jera bagi mereka yang hendak “bermain-main” dengan narkoba di negeri ini.

Harus diakui dan seyogyanya menjadi perhatian serius oleh seluruh elemen masyarakat bahwa dengan masih maraknya kasus narkoba di negeri yang melaksanakan hukuman mati ini menujukan bahwa hukuman mati belum meberikan efek jera, hukuman mati belum “mematikan”. Oleh karena itu yang harus dilakukan oleh pemerintah, praktisi, ahli hukum, LSM  dan masyarakat adalah mengevaluasi secara mendalam pada hukuman mati tersebut. Hemat penulis, ada  beberapa persoalan yang harus dibenahi dalam hukuman mati di Indonesia. Pertama, eksekusi terpidana mati jangan berlarut-larut karena selain hanya akan menambah beban psikologis terpidana juga memberikan persepsi kepada masyarakat bahwa hukuman mati tidak benar-benar serius dilaksanakan, hukum ada hanya ketika terpidana tidak memiliki uang. Kedua, harus ada kesepakatan baru tentang pelaku kejahatan yang diberikan hukuman mati. Misalnya pelaku korupsi berskala besar harus di hukum mati mengingat korupsi sudah mendunia dan telah memiskinkan masyarakat.

hamdi

Penulis, Hamdi, Sekretaris Ikatan Alumni UIN (Ikaluin) Syarif Hidayatullah Cab. Bekasi Raya

 

 

 

 

 

 

Be the first to comment on "Hukuman Mati yang “Tidak Mematikan”"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*